Surat Terbuka Untuk KPU - Demokrasi Yang Tercederai

Bagikan di Facebook

Bagikan di Twitter

Unknown Unknown

Tags: #Politik

Selamat malam,

Melihat jalannya proses pemilu presiden atau pilpres 2014, saya menilai ini menjadi titik tolak kemunduran luar biasa yang dilakukan oleh sebuah lembaga negara yang bernama KPU, KPU adalah sebuah lembaga negara yang seharusnya mengayomi hak demokrasi suara rakyatnya.

Hari ini jutaan hati rakyat Indonesia benar-benar tercederai oleh KPU, apa yang diharapkan rakyat atas kinerja KPU yang kredibel dan netral akhirnya tidak terjawab, KPU tidak sedikitpun memiliki hati untuk menghormati suara sebagian rakyat Indonesia.

Banwaslu adalah sebuah lembaga resmi pemerintah yang bertugas untuk mengawasi pemilu, mekanismenya adalah apabila terjadi indikasi kecurangan, maka harus dilaporkan ke Banwaslu, dengan bukti yang ada Banwaslu akan melakukan penyelidikan terhadap dugaan kecurangan tersebut, dan apabila kecurangan itu terbukti benar, maka Banwaslu berhak mengeluarkan rekomendasi apa yang harus dilakukan oleh KPU.

Banwaslu mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pemilihan ulang hampir di sekitar 5000-an TPS di DKI, tapi apa lacur, KPU sama sekali tidak mengindahkannya, bahkan menyarankan untuk menyelesaikan semua masalah tersebut di MK, kenapa KPU harus cuci tangan, sedangkan masalah tersebut ada dalam diri KPU sendiri, aturan yang dibuat KPU tetapi dilanggar juga oleh KPU, sungguh saat ini sebagian besar rakyat Indonesia tidak lagi mempercayai lembaga ini.

Melihat alasan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto menarik diri dari proses pemilu presiden 2014, yaitu :

1. Proses pelaksaanan pilpres 2014 yang diselenggarakan KPU bermasalah, tidak demokratis dan bertentangan dengan UUD 1945. sebagai pelaksana KPU tidak adil dan tidak terbuka. Banyak aturan main dibuat namun dilanggar sendiri oleh KPU.

2. Rekomendasi Bawaslu terhadap segala kelalaian dan penyimpangan di lapangan di berbagai wilayah tanah air diabaikan oleh KPU

3. Ditemukannya sejumlah tindakan pidana, kecurangan pemilu dengan melibatkan pihak penyelenggara pemilu dan pihak asing dengan tujuan tertentu hingga pemilu menjadi tidak jujur dan adil

4. KPU selalu mengaitkan penyelesaian masalah ke MK seolah-olah setiap keberatan dari tim Prabowo-Hatta merupakan bagian dari sengketa yang harus diselesaikan melalui MK. Padahal sumber masalahnya ada pada internal KPU.

5. Terjadi kecurangan yang masif, terstruktur, dan sistematis pada pelaksanaan pemilu.

Seharusnya KPU melihat itu sebagai sesuatu yang sangat penting, bila tidak ingin mencederai hak demokrasi rakyat Indonesia, maka laksanakan dahulu apa yang menjadi rekomendasi Bawaslu, janganlah lantang menyerukan "Laporkan Kalau Ada Kecurangan ke Banwaslu" tapi itu hanya sebagai pemanis bibir saja seolah-olah lembaga ini netral dan kredibel, karena setelah dilaporkan dan mendapat rekomendasi apa yang harus dilakukan, namun tidak mau melakukan apa yang sudah direkomendasikan.

Terus terang, saya bukan mewakili kelompok pro Prabowo, tapi saya hanyalah salah satu dari rakyat Indonesia yang merasa hak kami didzolimi oleh lembaga negara bernama KPU, dan mulai saat ini tidak lagi mempercayai KPU sebagai sebuah lembaga yang legitimate dan netral serta bisa mengayomi hak demokrasi rakyat.

Ingatlah Allah menyukai orang-orang yang jujur, mungkin balasannya bukan sekarang, tapi nanti...kuasa Allah akan memenangkan pihak yang benar, karena saya yakin sebagian rakyat Indonesia berdoa untuk itu.